PDIP Yogyakarta: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Intimidasi Atas Suara Kritik

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seharusnya negara bisa memberi perlindungan hukum dalam proses demokrasi.

Eko mencatat, terhadap kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) di era pemerintahan Jokowi, hukum dijadikan alat pemenangan dalam pemilihan umum.

"Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 menempatkan hukum sebagai alat pemenangan. Hukum itu mengabdi pada negara bangsa Indonesia. Hukum tidak boleh jadi alat pemenangan, apalagi sebagai alat intimidasi atas suara kritik yang keras pada rezim," kata Eko seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (16/6/2024).

Eko menegaskan, kritik adalah hal biasa dalam negara demokrasi, maka perilakunya tidak boleh dibungkam. Maka dari itu, 'Banteng Jogja' menolak keras praktek negara kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat pemenangan dan sekaligus alat intimidasi.

"PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mendukung sistem hukum yang sesuai Pancasila," kata Eko.

Eko menjelaskan, pernyataan ini disampaikan guna merespon situasi terkini atas sikap aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh kepolisian dan KPK.

"Saya berharap Presiden dan lembaga negara yang lain termasuk KPK dan Polri untuk senantiasa mempedomani Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara," harap dia.